Hukuman sosial bagi pencopet – bolehkah?

Hukuman sosial bagi pencopet, bolehkah kita melakukannya ?

Foto di atas diambil pada bulan Oktober 2014 dari atas Commuter Line jurusan Jakarta Kota. Lokasi kejadian di stasiun Manggarai, Jakarta.

Dalam foto, anda bisa melihat sosok seorang pemuda dalam posisi yang aneh. Mirip dengan posisi seorang murid yang sedang dihukum gurunya karena tidak mengerjakan PR.

Bedanya, di dada pemuda itu terdapat karton bertuliskan “PENCOPET”.

Itu adalah kejadian yang sudah beberapa kali terjadi di berbagai stasiun di sepanjang jalur Commuter Line. Beberapa orang yang terduga melakukan tindak pencurian di atas kereta mendapatkan hukuman .

Hukumannya berupa dijemur di dalam stasiun di tengah ribuan orang penumpang. Persis seperti yang terpampang pada foto tersebut.

Hukuman yang diberikan kepada pemuda yang tertangkap tangan tersebut masuk dalam kategori hukuman sosial atau sanksi sosial.

Sanksi sosial adalah bila tindakan penjatuhan hukuman dilakukan oleh bukan badan yang berwenang. Di dalam hal ini, pemberian hukuman dilakukan oleh petugas PT Kereta Commuter jabodetabek.

Memang petugas keamanan disana berhak menangkap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Semua warga negara juga memiliki hak yang sama dalam hal tersebut.

Hanya saja, dalam hal menjatuhkan hukuman, yang berhak melakukannya adalah pengadilan. Selama palu hakim belum diketuk menyatakan terdakwa bersalah, maka belum “bersalah” lah sang terdakwa.

Foto yang sederhana tersebut bila dilihat dari sudut lain menunjukkan ada hal yang walau “terlihat benar” tetapi sebenarnya “tidak benar”.

Meskipun sang pemuda tertangkap tangan, tetapi ia masih memiiki hak untuk diduga “tidak bersalah”. Asas praduga tidak bersalah. Ia masih memiliki hak untukĀ diperlakukan sebagai warga negara biasa hingga dia menjadi terpidana.

 

Haknya dicabut oleh masyarakat bahkan tanpa melalui proses pengadilan. Sang petugas keamanan bertindak sebagai polisi sekaligus hakim dalam hal ini.

Memang benar, kadang kecopetan menimbulkan kegeraman sendiri bagi sang korban atau orang-orang disekitarnya. Uang yang hilang adalah hasil keringat bekerja dan hilang begitu saja oleh orang yang malas mencari nafkah secara halal.

Kegeraman masyarakat sangat bisa dipahami.

Meskipun demikian bukan berarti pemberian hukuman sosial bagi pencopet seperti yang dilakukan di atas bisa dibenarkan. Negara ini dibangun berlandaskan hukum dan aturan.

Dalam hukum sudah dijelaskan mengenai asa praduga tak bersalah yang dimiliki oleh terdakwa. Bahkan koruptor ratusan milyar pun memiliki hak tersebut. Apalagi ini hanya pencopet yang jumlah nilai kehilangannya sangat kecil dibandingkan para “tikus besar”.

Tidak seharusnya mereka dipermalukan di depan umum seperti itu.

Bisa dimaklumi tujuan baik dari petugas keamanan untuk memberikan efek jera. Sangat bisa dimengerti bahkan ada sebagian dari diri penulis yang “menyetujui” tindakan tersebut.

Meskipun demikian bila pertanyaannya adalah boleh atau tidak, maka jawabannya adalah “tidak”. Alasannya sederhana karena sistem yang ada menjadi rusak dan tidak berjalan ketika hal tersebut dilakukan.

Bisa dibayangkan, kalau semua orang bisa menjadi polisi sekaligus hakim? Semua orang akan merasa berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang dianggapnya melakukan kesalahan.

Sesuatu yang sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Akhirnya akan timbul kekacauan.

Seorang terduga pencopet bisa dipukuli ramai-ramai hingga mati. Kemudian keluarga sang pencopet merasa memiliki kewajiban untuk menjatuhkan hukuman bagi masyarakat yang membuat anaknya kehilangan nyawa. Begitu seterusnya. Semua merasa berhak.

Yang ada adalah chaos.

Cara terbaik ketika seorang pencopet atau pelaku kejahatan tertangkap adalah serahkan ke tangan hukum. Seberapapun tidak percayanya kita terhadap hukum di negara ini, biarkanlah hukum berjalan dan belajar.

Tanpa hukum belajar untuk menjadi dewasa , maka dia tidak akan pernah memberikan yang terbaik pada masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat, tanpa mencoba membiarkan sistem hukum berjalan, maka tidak akan pernah masyarakat menjadi dewasa.

Bogor, 17 Mei 2015

Tags: